Kapolres Tolikara Beberkan "Detik-detik Pembakaran" oleh Massa GIDI

Tudingan bahwa aksi pembakaran oleh massa Gereja Injil di Indonesia (GIDI) dipicu oleh tembakan ditampik oleh Kapolres Tolikara AKPB Suroso, SH.

“Penembakan pertama itu adalah peringatan karena jamaah shalat Idul Fitri itu dilempari batu oleh massa pemuda gereja GIDI yang merupakan peserta acara seminar Internasional,” kata AKBP Suroso saat dikonfirmasi oleh wartawan di Kantor Polres Tolikara, Sabtu (25/7).

Dikatakan AKBP Suroso, sebenarnya massa telah tenang dan berhenti usai polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Namun, tak lama berselang, massa kembali datang dengan jumlah yang lebih besar, yakni 500 orang. Mereka datang dari tiga arah, yaitu titik Giling Batu, BPD dan belakang Masjid Baitul Muttaqin.

“Sekali lagi kita melakukan tembakan pertama bertujuan guna menghentikan aksi massa gereja GIDI. Itu juga diarahkan ke atas, udara,” tegas AKBP Suroso.

Diungkap oleh AKBP Suroso, ia melihat asap membumbung tinggi dari salah satu rumah warga dan sesaat kemudian ia mendengar tembakan untuk kedua kalinya.

“Begitu di depan mata saya melihat asap, dari arah belakang saya mendengar suara tembakan yang kedua kalinya,” kata AKBP Suroso yang juga berada di lokasi kejadian saat tragedi berlangsung.

Jadi, kata AKBP Suroso lagi, jika dibilang pembakaran terjadi karena penembakan, itu tidak mungkin. Sebab, tembakan pertama itu sudah jelas untuk menghentikan aksi dan tembakan di arahkan ke atas udara.

“Dan saya baru tahu ada informasi korban dibawa ke rumah sakit itu setelah semuanya rata dengan tanah,” pungkas AKBP Suroso.

Sumber  :  salam-online.com

Read more…

Tingkatkan Kemampuan, Brimob Minta dilatih Pasukan Elite TNI

Gangguan keamanan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata di beberapa daerah terus meningkat. Selain mengganggu warga sipil, mereka juga kerap menyerang aparat hingga menimbulkan korban jiwa.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyadari kemampuan anggota Polri untuk menumpas gerakan bersenjata kerap kali terkendala medan berat. Guna meningkatkan kemampuan tempur anak buahnya, Badrodin mengajukan permintaan kepada Panglima TNI agar melatih Brimob Polri. 

"Surat itu betul. Tapi bukan ditujukan kepada Kasad, tapi kepada Panglima TNI untuk meminta TNI melatih Brimob di latihan Raider," ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Wuryanto saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (24/7).

Namun, Wuryanto belum bisa memastikan apakah surat bernomor D/3383/VII/2015 yang ditandatangani Kapolri pada 15 Juli lalu itu diterima atau tidak. Termasuk bentuk pelatihan yang diberikan kepada anggota Brimob Polri.

"Kita apresiasi keinginan bapak Kapolri, ini memang perlu. Tetapi kita juga melihat dari Kopassus dan Raider sangat sibuk, saat ini mereka padat jadwal, dan sudah 1 tahun terjadwal. Ini dilakukan untuk meningkatkan satuan-satuan di jajaran AD," ungkapnya.

Hal sama juga diakui Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya. Niat Kapolri untuk latihan Raider adalah untuk meningkatkan kemampuan anak buahnya dalam menjalani pertempuran di hutan.

"Latihan ini untuk menangani kelompok bersenjata, ingin atasi dengan kemampuan raider," tutupnya.

Sumber  :  merdeka.com

Read more…

Yuk, Intip Rencana Tunjangan Kinerja Polisi

Kenaikan tunjangan kinerja pada 19 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang direkomendasikan oleh KemenPAN-RB kepada Kemenkeu lalu, membuat Polri termasuk instansi yang mendapatkan lampu hijau kenaikan tunjangan tersebut. Menurut Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, tahun ini Polri nilainya meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin dengan jumlah nilai 67,23.
Jika menelisiik kebelakang, Polri sendiri pada tahun 2010 sudah mulai mendapatkan tunjangan kinerja ini. Tapi tunjangan tersebut sangat kecil dan hampir setara dengan TNI. Untuk rata-rata jabatan level terendah mencapai angka Rp.553.000 , namun untuk rata-rata tunjangan kinerja untuk K/L lain dengan level jabatan yang sama mencapai Rp 1.563.000 atau hampir 3 kali lipat dari nilai Polri.

Dan jika kita bandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan, maka kesenjangan sangat terasa sekali. Untuk kejaksaan, jabatan level terendah mencapai Rp 1.802.500 diluar tunjangan fungsional jaksa yang telah meningkat hampir 200% per 17 September 2014 sedangkan untuk Mahkamah Agung jabatan level terendahnya mencapai Rp 1.719.000. Karena kedua instansi ini sudah mengalami peningkatan tunjangan kinerja yakni pada tahun 2014.

Berkat dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Polri ini, setidaknya bisa memperpendek kesenjangan tersebut serta menjadi dongkrak penyemangat peningkatan kinerja personel Polri. Kenaikan ini juga membuat beredarnya daftar usulan besaran tunkin yang baru yang memuat rencana peningkatan tunjangan kinerja Polri berdasarkan Pangkat/Golongan beserta indeks per kelas jabatan beserta kebutuhan anggarannya.

Yuk, Intip Rencana Tunjangan Kinerja Polri!

By Ahmad Maulana | 00.08Leave a Comment

Kenaikan tunjangan kinerja pada 19 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang direkomendasikan oleh KemenPAN-RB kepada Kemenkeu lalu, membuat Polri termasuk instansi yang mendapatkan lampu hijau kenaikan tunjangan tersebut. Menurut Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, tahun ini Polri nilainya meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin dengan jumlah nilai 67,23.

Jika menelisiik kebelakang, Polri sendiri pada tahun 2010 sudah mulai mendapatkan tunjangan kinerja ini. Tapi tunjangan tersebut sangat kecil dan hampir setara dengan TNI. Untuk rata-rata jabatan level terendah mencapai angka Rp.553.000 , namun untuk rata-rata tunjangan kinerja untuk K/L lain dengan level jabatan yang sama mencapai Rp 1.563.000 atau hampir 3 kali lipat dari nilai Polri.

Dan jika kita bandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan, maka kesenjangan sangat terasa sekali. Untuk kejaksaan, jabatan level terendah mencapai Rp 1.802.500 diluar tunjangan fungsional jaksa yang telah meningkat hampir 200% per 17 September 2014 sedangkan untuk Mahkamah Agung jabatan level terendahnya mencapai Rp 1.719.000. Karena kedua instansi ini sudah mengalami peningkatan tunjangan kinerja yakni pada tahun 2014.

Berkat dengan adanya kenaikan tunjangan kinerja di lingkungan Polri ini, setidaknya bisa memperpendek kesenjangan tersebut serta menjadi dongkrak penyemangat peningkatan kinerja personel Polri. Kenaikan ini juga membuat beredarnya daftar usulan besaran tunkin yang baru yang memuat rencana peningkatan tunjangan kinerja Polri berdasarkan Pangkat/Golongan beserta indeks per kelas jabatan beserta kebutuhan anggarannya.

NO	PANGKAT/GOLONGAN		JUMLAH PERSONIL			K L S J B T N	KENAIKAN 60 %
	POLRI	PNS	P O L R I	P N S	J U M L A H		INDEKS	KEBUTUHAN ANGGARAN
								BULAN	JUMLAH
1	JENDERAL (KAPOLRI)		1		1
2	KOMJEN (WAKAPOLRI)		1		1	18	24.930.000	13	324.090.000
3	KOMJEN/IRJEN (IA)		9		9	17	22.062.000	13	2.581.254.0000
4	IRJEN (IB)		35		35	16	19.524.000	13	8.883.420.000
5	BRIGJEN (IIA)	PEMB. UTM (IVD/IVE)	121		121	15	14.460.000	13	22.745.580.000
6	KOMBES (IIA)		5		5	15	14.460.000	13	939.900.000
7	KOMBES (IB1)		241		241	14	12.798.000	13	40.096.134.000
8	KOMBES (IIB2)		407		1.005	13	11.328.000	13	148.000.320.000
9	KOMBES (IIB3)	PEMB. UTM MUDA (IVC)	597	1
10	AKBP (IIIA1)		997	5	1002	12	10.020.000	13	130.520.520.000
11	AKBP (IIIA2)	PEMBINA TK I (IVD)	3.752	54	3.806	11	7.422.000	13	367.225.716.00
12	KOMPOL (IIIB)	PEMBINA (IVA)	9.249	729	9978	10	6.456.000	13	837.433.584.000
13	AKP (IVA)	PENATA TK.I (IIIC/D)	14.785	2.389	17.174	9	5.616.000	13	1.253.839.392.000
14	IPTU	PENDA TK.I (IIIB)	7.018	2.683	9.701	8	4.158.000	13	524.377.854.000
15	IPDA	PENDA (IIIA)	75.652	1.674	77.326	8	4.158.000	13	4.179.779.604.000
16	AIPTU	PENGATUR TK. I (IID)	41.443	4.068	45.511	7	3.618.000	13	`2.140.564.374.000
17	AIPDA
18	BRIPKA	PENGATUR (IIC)	145.650	4.377	150.027	6	3.144.000	13	6.131.903.544.000
19	BRIGADIR
20	BRIPTU	PENGDA TK.I (ID)	109.839	8.198	118.037	5	2.622.000	13	4.023.409.182.000
21	BRIPDA	PENGDA (IIA)
22	ABRIP	JURU TK.I (ID)	3	763	766	4	1.530.000	13	1.235.740.000
23	ABRIPTU	JURU (IC)
24	ABRIPDA	JURU MUDA TK.I (IB)	2	66	68	3	1.284.000	13	1.135.056.000
25	BHARAKA
26	BHARATU	JURU MUDA (1A)	4.984	14	4.998	2	1.062.000	13	69.002.388.000
27	BHARADA
	JUMLAH SEBELUM PAJAK		414.791	25.021	439.812				19.897.997.652.000
	PAJAK 15 %								2.984.699.647.800
	JUMLAH SETELAH PAJAK								22.882.697.299.800
	ALOKASI TUNKIN T.A. 2015								7.664.663.010.000
	KEKURANGAN								15.218.034.289.800

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa grade terendah masih lebih kecil dari rata-rata terendah K/L yaitu sebesar Rp. 1.052.000. Rencana kenaikan sebesar 60% tersebut mengacu pada Kementerian Keuangan sebagai benchmark penentuan tunjangan kinerja. Tapi tetap, tunjangan kinerja ini harus mengacu kepada ketersediaan anggaran dan diutamakan berasal dari efisisensi dan penghematan yang selama ini telah pemerintah lakukan.

Sumber  :  asncpns.com

Read more…